Ketika Anies Baswedan, calon presiden Indonesia 2024, mengatakan pada 10 Januari bahwa rencana negaranya untuk memindahkan ibu kota kurang melibatkan publik, hal itu memicu badai kontroversi.
“Kami tidak melakukan pembicaraan terbuka, intensif, dan ekstensif tetang mengapa kami perlu yang mendirika ibu kota dan mengapa kami pelu pindah”, kata Anies Baswedan, mantan gebenur Jakarta, dalam diskusi panel yang akan diselenggarankan oleh, ISEAS- Yosuf Ishak Intitute di singapura, yang ketika dia ditanya apakah dia akan mendukung rencana negara untuk memindahkan ibu kota ke kalimantan jika dia menjadi presiden.
Sementara Baswedan menekankan bahwa rencana tersebut memiliki “proses politik yang sangat minim, keterlibatan publik yang sangat minim,” dia juga mengatakan, “Ini bukan lagi proposal.
Ini sudah menjadi undang-undang,” menandakan bahwa pembatalan rencana baginya tidak akan menjadi sebuah tugas yang mudah.
Ucapannya menggambarkan alasan utama mengapa investor global merasa tidak yakin tentang peluang bisnis mereka di ibu kota baru.
Meskipun negara sudah mulai mempersiapkan relokasi, mereka merasa sulit untuk bertaruh pada proyek terkait setidaknya hingga pemilihan presiden negara itu pada Februari 2024.
Di bawah pemerintahan Jokowi Widodo, pemindahan ibu kota yang menjadi prioritas utama membangun warisan politiknya, tahun lalu, DRP meloloskan RRU tentang ibu kota baru menjadi undang – undang.
Namun secara teknis, presiden baru akan dapat membatalkan relokasi jika pempin mengusulkan amandemen undang – undang ibu kota negara tersebut, mendapat dukungan dari DPR.
“Anies boleh membatalkan rencana reklokasi,” kata Noory Okthariza, peneliti di pusat studi startegi dan iternasional jakarta, namun dia juga menilai masih terlalu dini untuk memastikan anies membatalkan relokasi tersebut, dengan mengatakan, dia belum memeberkan rencana secara matang soal ini, jadi belum bisa di pastikan posisinya, mengambil posisi yang kuat”.
Memang, jarang sekali Baswedan barbagi pemikirannya tentang nusantara untuk reaksi demostik, terutama menjelang pemilu 2024, setidaknya untuk saat ini.
Anies Baswedan tidak terpilih akan sebagai presiden jika dia secara terbuka menyatakan bahwa dia menentang semua kebikan jokowi, ujar Piter Abdullah, selaku direktur eksekutif di segara Institute yang berbasis di jakarta.
Baca Juga : Update Survei Pemilu 2024 Siapa yang paling Unggul
Sejauh ini, kandidat lain juga berhati-hati untuk membuat pernyataan yang jelas tentang pemindahan ibu kota, “tapi hal-hal mungkin berbeda dalam beberapa bulan mendatang karena pemilihan semakin dekat dan kandidat memiliki dorongan yang lebih kuat untuk membedakan diri satu sama lain,” kata Okthariza.
Saat ini, Baswedan tetap menjadi salah satu dari tiga kandidat presiden paling populer, dengan rasio elektabilitasnya sebesar 22,8 persen, menurut survei bulan Desember yang dirilis oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang berbasis di Jakarta.
Dua lainnya adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dengan rasio masing-masing 29,5 persen dan 19,5 persen.
Baik Pranowo, anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang berkuasa di mana Jokowi tergabung, dan Prabowo tampaknya mengikuti rencana Jokowi untuk memindahkan ibu kota.
“Siapa pun yang menjadi pemimpin akan bersumpah untuk mematuhi aturan hukum, artinya hukum harus dilaksanakan,” kata Pranowo dalam wawancara dengan media lokal Break News pada 9 Desember.
Prabowo juga diperkirakan akan melanjutkan proyek tersebut jika terpilih sebagai presiden, “Saya sangat mendukung pemindahan ibu kota harus kita lanjutkan,” kata Menhan pada 2021 saat berkunjung ke Nusantara bersama Jokowi.
“Kita harus berani memindahkan ibu kota dan memisahkan pemerintah dari pusat keuangan, perdagangan, dan industri.”
Beberapa kandidat, kebanyakan di kubu oposisi, telah menyatakan ketidaksetujuannya dengan relokasi tersebut.
Pada bulan Desember, Ahmad Syaikhu, presiden partai oposisi PKS, mengkritik proyek tersebut, dengan mengatakan, “PKS meminta kelanjutan agenda pembangunan IKN [Ibukota Baru Nusantara] diperhitungkan dengan hati-hati dan segala bentuk risiko yang ditimbulkannya dipertimbangkan.”
Agus Harimurti Yudhoyono, ketua partai oposisi lain Demokrat, sementara itu, tidak mengkritik melainkan mempertanyakan proyek pada bulan September, “IKN harus dikonsep, direncanakan dan dipersiapkan semaksimal mungkin, kalau tidak, pembangunan bisa gagal.”
Jawa, tempat Jakarta berada, selama beberapa dekade yang telah menjadi fokus pembangunan negara di bawah pemerintahan sebelumnya, yang menyebabkan konsentrasi aktivitas ekonomi dan populasi yang tidak proporional.
pemindahan ke tengah hutan di provinsi kalimantan itu awalnya dijawalkan pada tahun 2024, sebelum masa jabatan presiden berakhir.
Namun, jadwal saat ini masih belum jelas karena beberapa kendala, yang termasuk pendemi COVID- 19, pemerintahan indonesia juga berjuang untuk menarik investor, lebih peting lagi, banyak ketindakan pastian yang masih membanyangi mengproyek tersebut, apalagi saat ini masa jabatan samakin menipis.
ANIES BASWEDAN.
Anilisa mengatakan akademisi dan politis berusia 53 tahun itu, kemungkinan besar akan menjadi calon saat persaingan memanas ,meningat popularitasnya sebagai gebenur jakarta, posisi yang dianggap sebagai batu loncatan menuju kursi kepersidenan.
Jokowi adalah gebenur jakarta dari 2012 hingga 2014, saat menjabat, Anies dipuji atas tanggapannya terhadap COVID- 19, tetapi juga di kritik atas penanganan banjir yang berulang disalah satu kota terbesar dan paling padat di Asia Tenggara.
Namun kenaikannya ke tampet kekuasaan pada tahun 2017, kontrovesial karena ia menrima dukungan dari kelompok – kelompok islam garis yang telah melakukan agitasi terhadap lawannya, dan gebenur jakarta saat itu basuki Tjhaja purnama – seorang Kristen etnis tionghoa – yang kemudian yang di penjara karena mengina islam.
Saat itu, Anies, yang menganut islam moderat, terlihat tidak berbuat banyak untuk memperbaiki perpcahan agama dan komual yang semakin melebar.
Anies bukan anggota partai politik mana pun, tetapi didukung oleh tiga partai, termasuk partai sekuler dalam koalisi yang berkuasa dan partai keadilan sejahtera ( PKS ) Islam konservatif.
BreakNews 